Basuki Terima Usulan Jam Masuk Sekolah Pukul 07.00

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji kebijakan untuk mengembalikan jam masuk sekolah dari pukul 06.30 menjadi pukul 07.00.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Retno Listyarti setelah bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (19/11/2012). Dalam pertemuan itu FMGJ, memberikan masukan-masukan terkait anggaran pendidikan daerah dan beberapa masalah lain dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah pemaparan pengembalian jam masuk sekolah ke pukul 07.00.
"Jika tidak diubah, akan berpengaruh terhadap otak. Kami ingin jam masuk sekolah diubah kembali menjadi jam 7 pagi, Pak Ahok-nya juga sudah oke dan kemungkinan akan segera direalisasikan," kata Retno di Balaikota Jakarta, Senin (19/11/2012).
Ia menambahkan, peraturan masuk sekolah pukul 06.30 WIB merupakan produk di era kepemimpinan sebelumnya dalam rangka mengurangi kemacetan. "Kita ingin dikembalikan. Kalau tidak, lebih merugikan anak didik karena mereka dikorbankan untuk kepentingan Jakarta. Seharusnya pendidikan mementingkan kebutuhan dan kepentingan anak, bukan merugikan anak," katanya.
Sementara itu, Ketua Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Guntur Ismail mengatakan, terdapat beberapa kerugian yang berdampak langsung kepada siswa akibat aturan masuk sekolah pukul 06.30 WIB tersebut. Kerugian itu antara lain siswa tidak cukup tidur. "Sebenarnya tidur 6-8 jam, sedangkan anak-anak Jakarta tidur kurang dari 6 jam. Sebanyak 67,65 persen siswa tidak cukup tidur," kata Guntur.
Jam masuk sekolah yang lebih awal juga dapat merugikan siswa secara biologis. Hal itu ditunjukkan dengan adanya 4,2 persen siswa yang tidak sempat sarapan sebelum sekolah.
Jika kondisi yang menekan siswa itu terus berlangsung, maka hal itu dapat membuat stres siswa yang akhirnya dapat memicu perilaku tawuran di kalangan pelajar. Jam masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB juga dinilai dapat membuat belajar siswa menjadi kurang fokus. "Karena kurang tidur itu, jadi tidak fokus belajar," kata Guntur.
Menanggapi hal itu, Basuki mengatakan menerima usulan tersebut. Ia mengatakan, usulan tersebut masuk akal dan akan dikaji lebih lanjut. "Dalam pemaparan itu, ada datanya anak jadi stres karena enggak sarapan. Anakku juga jarang sarapan," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Menurutnya, usulan perubahan jadwal menjadi jadwal semula itu akan ditindaklanjuti dan akan dibicarakan lebih lanjut bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Editor :

Laksono Hari W

Read More »

info

Guru Tidak Cukup Hanya Mengajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan sebagai suatu yang penting dalam pembentukan karakter bangsa. Namun tanpa didukung dengan perangkat yang mumpuni, hal ini sulit terwujud. Salah satu perangkat penting untuk mewujudkan tugas pendidikan dalam membangun karakter bangsa ini ada di tangan guru.
"Tapi sayangnya, sekarang yang dihargai hanya dalam angka kredit maupun kepentingan kepegawaian hanya mengajar saja. Tatap muka minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu," kata Sulistiyo di Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Akibatnya, tugas lain yang juga diemban oleh para guru ini kurang mendapat perhatian bahkan terkadang tidak terlaksana secara optimal.
Tidak hanya itu, adanya Ujian Nasional (UN) juga makin menguatkan bahwa tugas utama hanya mengajar saja. Berbagai pendalaman materi disediakan untuk siswa-siswa pada tingkat akhir untuk memantapkan lagi mata pelajaran yang akan diujikan.
Namun semuanya hanya sekadar pengajaran, tidak ada konsultasi atau bimbingan bagi anak-anak didik yang mengalami kesulitan belajar.

Editor :

Tri Wahono

Read More »

info

UN Jangan Jadikan Penentu Kelulusan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jimmy Paat, berpendapat bahwa ujian nasional (UN) tidak bisa dijadikan sebagai penentu kelulusan seorang peserta didik.
Ia menyesalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap berkeras melaksanakan UN pada 2013.
"Kalau memang untuk pemetaan saja, saya bisa terima, tapi jangan jadikan UN sebagai standar kelulusan," kata Jimmy saat ditemui seusai diskusi "Kritik atas Kebijakan Perubahan Kurikulum" di Rumah Tilaar, Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis kisi-kisi ujian nasional (UN) 2013 sejak Selasa (20/11/2012) lalu yang direncanakan akan digunakan selama tiga tahun ke depan. Rencananya ada 20 variasi soal dalam UN sehingga  kecil kemungkinan terjadi kebocoran.Dengan demikian, UN yang ditolak oleh banyak pihak sebagai penentu kelulusan ini akan tetap ada hingga tahun-tahun mendatang.
Mengenai variasi soal sebanyak 20 jenis tersebut, ia mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang selalu muncul. Ia menilai bocoran jawaban UN yang selalu ada jelang pelaksanaan ujian ini tetap tidak akan hilang sehingga tidak akan membawa pengaruh besar.

Ia juga menambahkan bahwa bentuk penentu kelulusan yang sesuai adalah menyerahkan ujian tersebut kepada sekolah. Namun, pihak kementerian, organisasi guru, dan masyarakat tetap ikut memantau sehingga kecurangan yang ditakutkan akan dilakukan sekolah tidak akan terjadi.

Editor :

Tri Wahono

Read More »

info

KISI-KISI UN 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah polemik rencana pelaksanaannya tahun depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  melalui Badan Standar Nasional Pendidikan  atau BSNP akhirnya merilis kisi-kisi soal Ujian Nasional 2013. Perkiraan soal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mulai disosialisasikan di laman resmi BSNP sejak hari Selasa (20/11/2012).

Dalam laman tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencantumkan tiga tautan, yaitu tautan surat keputusan (SK) tentang kisi-kisi soal ujian nasional (UN), tautan berisi kisi-kisi soal UN untuk jenjang sekolah dasar, serta satu tautan berisi kisi-kisi soal UN untuk jenjang sekolah menengah pertama dan atas.

SK menyebutkan bahwa khusus kisi-kisi UN ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal UN dan memiliki masa berlaku selama tiga tahun.

Sosialisasi kisi-kisi soal UN ini sesuai dengan janji Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud Hari Setiadi, pekan lalu. Sebelumnya, rencana sosialisasi kisi-kisi memang sempat diundur dari bulan Oktober ke bulan November.

Kepada Kompas.com, pekan lalu, Hari mengatakan, para guru dapat segera memanfaatkan kisi-kisi ini sebagai acuan untuk mengajarkan materi yang sesuai kepada siswanya. Selain melalui situs resmi BSNP dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, kisi-kisi akan disosialisasikan melalui dinas pendidikan di masing-masing daerah.

Materi yang dimuat dalam kisi-kisi dan akan diujikan dalam UN tahun depan pun tidak jauh berbeda dengan kisi-kisi soal UN 2012. Oleh karena itu, meski soal UN akan dibuat dalam 20 variasi, menurut Hari, guru dan siswa tak perlu khawatir. 

Editor :

Caroline Damanik

Read More »

info

Pendidikan Pramuka Diupayakan Masuk Kurikulum Diknas

JAMBI, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nurhayati mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan pendidikan pramuka masuk pada kurikulum pendidikan nasional.
"Pendidikan pramuka lebih mengedepankan nilai-nilai dan karakter. Saya kira perlu kita sambut baik jika pendidikan pramuka masuk dalam kurikulum pendidikan nasional," ujarnya kepada wartawan seusai membuka Perkemahan Pramuka Penegak dan Pendega Putri Tingkat Nasional (Perkempinas) di Bumi Perkemahan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Minggu (18/11/2012).
Ia berharap mulai tahun ajaran 2013, pendidikan pramuka sudah menjadi pelajaran wajib di tiap sekolah. Menurut Windu, rencana pendidikan pramuka masuk pada kurikulum pendidikan nasional masih dalam tataran konsep.
"Kamis pekan lalu, sebanyak 125 ahli pendidikan di bawah pimpinan Wakil Presiden Boediono melakukan pemaparan konsep kurikulum untuk menjadikan pramuka sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah," katanya.
Menurut dia, pendidikan pramuka telah terbukti dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter sekaligus pilar penting dalam pendidikan nasional. Diharapkan, pendekatan ilmu pengetahuan dan budaya dapat berjalan secara sinergi.
"Saat ini kami juga tengah melakukan uji publik, termasuk juga dengan upaya mulai dari penyiapan buku, guru, serta sarana dan prasarana di sekolah," ujarnya lagi.
Karakter bebas dan bermain serta sapaan kakak terhadap semuanya pada lingkungan pendidikan pramuka dinilai tidak akan menjadi masalah dan bisa disesuaikan dengan pendidikan di sekolah.
"Dengan pendidikan pramuka, hubungan antara murid dan guru lebih bertambah akrab seperti teman sehingga bisa menghilangkan kesan semua tindakan guru harus ditiru," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar mengatakan, perlu adanya penyusunan konsep secara bersama.
"Jika ingin mendapat pendidikan pramuka, para murid seharusnya terlebih dahulu harus masuk menjadi gugus depan," ujarnya.
Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengaku siap apabila pendidikan pramuka akan diterapkan pada kurikulum pendidikan nasional.
Kesiapan juga dinyatakan oleh beberapa orang ketua kwartir gerakan pramuka daerah (Kwarda), di antaranya Prof Budi Prayitno (Ketua Kwarda Provinsi Jawa Tengah), Sulastro Suwarno (Ketua Harian Kwarda Sumatera Selatan), dan Haviz Husaini (Wakil Ketua Kwarda Provinsi Jambi). Mereka menyambut baik rencana tersebut.
"Kita sangat menyambut baik rencana pemerintah tersebut karena pendidikan pramuka mengandung nilai-nilai seni dan budaya, serta dapat membentuk mental yang andal," kata Budi Prayitno.
Ia yakin, jika pendidikan pramuka menjadi pelajaran wajib di sekolah, maka hal itu akan melahirkan generasi muda dan pemimpin yang memiliki mental lebih baik sehingga dapat menekan tindak korupsi.

Sumber :

ANTARA

Editor :

Benny N Joewono

Read More »

info

Tanpa Seragam, 1.700 Anak Kembali Bersekolah

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com - Kampanye wajib belajar 12 tahun terus digalakkan Pemerintah dan Dinas Pendidikan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, 1.700 anak putus sekolah di 16 Kecamatan, Senin (19/11/2012) kembali disekolahkan, meski tanpa mengenakan seragam.

Para siswa yang datang dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi ini tampak haru dan bergembira karena bisa kembali bersekolah. Para siswa tersebut diantar rombongan petugas Dinas Pendidikan, para camat dan kepala desa setempat.

Ilyas, salah satu siswa yang sempat putus sekolah karena alasan ekonomi, mengaku bangga karena bisa kembali bersekolah. "Saya senang bisa sekolah kembali, dulu tidak lanjut sekolah karena orang tua tak mapu membiayai, teman saya kini sudah duduk di kelas dua SMP," ujar Ilyas sambil terus menangis.

Sudirman, siswa lainnya yang juga tidak melanjutkan pendidikannya di SMP karena alasan biaya dan jarak tempuh ke sekolah yang jauh, kini juga bersukacita karena sudah bisa sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya. Kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, seragam dan akomodasi lainnya disediakan pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Polewali Mandar, Arifuddin Toppo menegaskan, tak adanya seragam dan jarak tempuh ke sekolah tak boleh menjadi alasan untuk tidak menyekolahkan anak. Tercatat, lebih dari 2.600 siswa putus sekolah di wilayah ini. Aparat pemerintah daerah setempat baru bisa mengajak 1.700 siswa kembali bersekolah hari ini. 

Editor :

Glori K. Wadrianto

Read More »

info

Daerah Terpencil di Banten Masih Kekurangan Guru

BANTEN, KOMPAS.com - Daerah terpencil di Provinsi Banten masih mengalami kekurangan guru. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya mengatakan, penempatan guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, jumlah guru yang sesuai latar belakang pendidikan dengan pelajaran yang diajarkan para guru masih minim.

"Banyak guru yang terkonsentrasi di perkotaan, sehingga guru untuk daerah terpencil masih kurang. Kemudian, banyak juga yang ’miss match’ seperti lulusan bahasa indonesia mengajar matematika, yang sejenis itu banyak," kata Hudaya di Serang, Minggu (18/11/2012).

Menurut Hudaya, jika melihat rasio guru dan murid jumlahnya tergolong cukup, karena di Banten perbandingan guru dan murid berada pada 1 berbanding 34/36. Artinya, satu guru menangani jumlah murid 34-36 dengan jumlah keseluruhan guru di Banten mencapai 88.317 guru.

Hudaya mengatakan, selain persoalan ’miss match’ dari sisi keahlian, banyak juga guru di Banten yang memang bukan berbasis pendidikan guru. Karena, jika melihat jumlah kebutuhan sesuai dengan spesifikasi, lulusan Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) yang relevan dengan profesi itu masih kurang.

"Tidak kurang dari sekitar 20 ribuan guru dari PGSD yang dibutuhkan jika ingin sesuai. Tapi, pada kenyataannya kita harus berjalan dengan yang ada saat ini, upayanya membekali mereka dengan pengetahuan yang relevan," katanya.

Oleh karena itu, kata Hudaya, berdasarkan hasil ’mapping’ atau pemetaan di setiap kabupaten/kota, permintaan terhadap kualifikasi guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya cukup banyak. Namun, dari jumlah sekitar 88.317 guru, hanya 46 ribu yang sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan latar belakang mata pelajaran.

"Saat ini, kami sudah masuk ke dalam wilayah peningkatan kualifikasi, misalnya, meningkatkan jumlah guru yang belum S1 supaya S1. Jika pemerintah pusat menggarap untuk sekolah menengah, kita menggarap di tingkat SD," kata Hudaya.

Ia mengatakan, tahun ini pihaknya melakukan peningkatan kualifikasi guru meskipun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak yakni sekitar 400 guru. Ia berharap tahun depan program tersebut dapat kembali dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak.

Sumber :

ANT

Editor :

Caroline Damanik

Read More »

info