FB Tweet Group
TOLONG!!! Jangan KLIK INI !!!

artis, selebritis, properti, rumah, apartemen, penthouse, landed house, villa, mobil, tanah, pendidikan, motor, anjing

Halaman

About

My Ping in TotalPing.com
Diberdayakan oleh Blogger.

artikel terbaru

Search

01.38

8 JANUARI, MK KELUARKAN PUTUSAN TENTANG RSBI

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan segera diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Januari mendatang.

Anggota Monitoring Pelayan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, mengatakan bahwa kasus RSBI ini sempat lama tak ada kabarnya sejak pembacaan kesimpulan dari proses sidang pada Juni lalu. Ia juga mengaku bersama dengan rekan yang lain sudah berkali-kali mendatangi MK, tetapi putusan tak kunjung keluar sejak diajukan oleh ICW, Koalisi Pendidikan, dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Desember 2011.

"Akhirnya, putusannya akan segera dibacakan pada tanggal 8 Januari nanti pada pukul dua siang. Semoga hasilnya baik," kata Tari, saat dihubungi, Sabtu (29/12/2012).

Terakhir, pihaknya menyambangi MK dengan membawa surat raksasa yang berisi permohonan percepatan putusan masalah RSBI. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan MK harus dijalankan dengan sederhana dan cepat, mengingat masalah ini hampir setahun tak ada penyelesaian.

"Awalnya kami sempat berpikir untuk mengajukan pada Komisi Informasi Pusat jika tidak segera diputus, tetapi akhirnya Januari nanti putusannya keluar," ujar Tari.

Seperti diketahui, materi yang digugat adalah Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan 1.300-an sekolah berlabel RSBI. Keberadaan RSBI ini dinilai telah mendiskriminasi warga negara miskin dan tidak sesuai dengan UUD 1945.
 
Editor :
Caroline Damanik
info
01.34

MASIH LAYAKKAH RSBI DIPERTAHANKAN?

JAKARTA, KOMPAS.com — Putusan atas judicial review tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan segera dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Januari mendatang. RSBI digugat karena dianggap telah menghilangkan hak warga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meyakini bahwa keberadaan RSBI ini dinilai dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, bahkan menjadi ujung tombak peningkatan mutu sekolah Indonesia. Lalu benarkah RSBI telah menaikkan mutu pendidikan Indonesia tanpa mendiskriminasi siswa miskin?

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, mengatakan bahwa RSBI dan SBI ini memperbolehkan sekolah untuk memungut iuran dari masyarakat dengan alasan penyediaan fasilitas sekolah yang lebih baik mengikuti standar RSBI dan SBI.

"Adanya pungutan ini tentu memberatkan warga miskin yang ingin merasakan pendidikan berkualitas," kata Tari saat jumpa pers Indonesia Education Outlook 2013 di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Meski dikatakan bahwa RSBI menyediakan kuota 20 persen untuk siswa miskin, hal ini justru makin memperkuat diskriminasi untuk siswa miskin tersebut. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jelas termaktub bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara yang tinggal di Indonesia.

"Wagub DKI juga sempat sidak ke SMA Husni Thamrin dan terbukti ada masalah akses pendidikan pada sekolah unggulan atau RSBI untuk warga miskin," ujar Tari.

"RSBI hanya menimbulkan stratifikasi sosial baru di kalangan warga negara sesungguhnya," imbuhnya.

Sementara itu, mutu pendidikan yang digadang oleh pemerintah justru tak tampak. Bahkan, penelitian TIMSS dan PIRLS pada 2011 menunjukkan kualitas pendidikan tak meningkat dan kemampuan anak Indonesia dalam mengerjakan soal masih terbatas pada jenis soal yang mudah saja.

Tidak hanya itu, sekolah RSBI juga tidak membuktikan mampu menghasilkan siswa yang berperilaku baik. Hal ini tampak pada peristiwa tawuran yang kerap terjadi pada salah satu sekolah RSBI yang cukup terkenal di kawasan Bulungan, yaitu SMA Negeri 70.
 
Editor :
Caroline Damanik
info
01.32

BANYAK PTS TERANCAM EKSISTENSINYA

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakuan Komunitas ASEAN pada 2015 dikhawatirkan akan mengancam eksistensi perguruan tinggi swasta di Tanah Air. Saat Komunitas ASEAN itu diberlakukan, penetrasi perguruan tinggi asing tidak lagi terbendung. Diperkirakan hanya 10 persen dari 3.214 PTS yang siap bersaing menghadapi persaingan bebas perguruan tinggi asing tersebut.

"Dengan Komunitas ASEAN 2015, tidak ada rintangan apa pun bagi 10 negara ASEAN ditambah 6 negara untuk masuk dan menginvestasikan dananya dalam pendidikan di Tanah Air, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan pascasarjana. Jika rambu-rambu aturan yang diberikan tidak kuat, ini berbahaya," kata Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Thomas Suyatno, Rabu (2/1/2012), seusai bertemu Wakil Presiden Boediono.

Menurut Thomas, diperlukan peraturan pemerintah yang lebih rinci untuk mengatur masuknya lembaga pendidikan asing serta kerja sama yang bisa dilakukan. Tanpa aturan yang rinci, dikhawatirkan kerja sama lembaga pendidikan asing itu akan mengarah pada akuisisi, hingga lembaga pendidikan asing itu menjadi lebih dominan.

Ancaman yang juga patut diperhitungkan, menurut Thomas, terkait dengan masuknya ahli pendidikan asing ke Indonesia. Kondisi ini dipastikan bakal memunculkan disparitas penghasilan yang berbahaya dengan pendidik lokal.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengemukakan, pemerintah tentu akan turut mendorong agar perguruan tinggi swasta di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan mampu bersaing di tingkat internasional. (WHY)
info
01.30

2012, TUNJANGAN GURU MASIH DIGEROGOTI BIROKRAT

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut-marut penyaluran tunjangan profesi guru menjadi catatan khusus bagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di akhir tahun 2012. Kenaikan anggaran tunjangan profesi guru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012 sebesar Rp 12 triliun dinilai tidak membawa dampak yang menggembirakan bagi para guru.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa kenaikan tersebut tidak membawa dampak apa-apa karena kerap terlambat diterima oleh guru, bahkan tidak pernah sampai ke tangan guru-guru di sejumlah daerah. Uchok mengatakan, tunjangan justru menguntungkan para pejabat pendidikan.

"Kenaikan ini menguntungkan para birokrat pendidikan di daerah karena alokasi anggaran pendidikan yang masuk ke rekening  daerah tidak langsung diserahkan kepada para guru," kata Uchok, di Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Dia menjelaskan, keterlambatan penyaluran tunjangan profesi ini terjadi karena terkadang anggaran tunjangan profesi guru diendapkan dulu dalam rekening birokrat daerah agar memperoleh bunga dari uang tersebut. Bunga uang yang diendapkan itu juga bukan untuk para guru.

"Ini juga yang jadi penyebab kenapa waktu pemberian tunjangan guru itu berbeda-beda. Ada yang dua bulan sekali, Tiga bulan sekali, 4 bulan sekali, dan ada juga yang 6 bulan sekali," jelas Uchok.

Seperti diketahui dari data FITRA, APBN 2011 mengalokasi anggaran tunjangan profesi guru sekitar Rp.18 triliun. Kemudian pada APBN Perubahaan 2012, alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru naik menjadi sekitar Rp 30 triliun. Sayangnya, kenaikan sebesar Rp. 12 triliun ini tidak menyelesaikan masalah tunjang bagi para guru.
 
Editor :
Caroline Damanik
info
01.28

TAHUN 2013 DISIAPKAN RP 7,84 T BEASISWA

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran Rp 7,84 triliun khusus untuk program beasiswa secara keseluruhan di tahun 2013. Dari jumlah itu, sebesar Rp 1,64 triliun akan dialokasikan untuk program Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin (Bidik Misi).

Jumlah anggaran untuk Bidik Misi ini naik dari Rp 1,1 triliun di tahun 2012. Pada tahun lalu jumlah penerima Bidik Misi hanya 92.000 orang.

”Jumlah penerima beasiswa Bidik Misi akan ditambah menjadi 152.000 orang,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Jumat (28/12), di Jakarta.

”Karena jumlah penerimanya bertambah, anggaran dinaikkan Rp 240 miliar untuk tambahan 40.000 anak dan dana resettlement Rp 300 miliar untuk 20.000 anak,” ujarnya.

Alasan penambahan jumlah anggaran dan penerima beasiswa ini, kata Nuh, karena program ini dinilai berhasil membantu calon mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mampu. Nilai atau hasil belajar para penerima Bidik Misi pun memuaskan karena mayoritas memiliki nilai IPK di atas 2,75.

”Kalau IPK mereka banyak yang di bawah 2,0, program ini tidak akan dilanjutkan,” kata Nuh. (LUK)
Sumber :
Kompas Cetak
Editor :
Caroline Damanik
info
01.27

DANA ABADI PENDIDIKAN RAWAN DIKORUPSI

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana pengembangan pendidikan nasional atau dana abadi pendidikan yang sedianya akan digunakan pada 2013 ini kembali mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Anggaran ini dianggap rawan diselewengkan.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup besar kemampuannya membiayai pendidikan sehingga tidak perlu ada dana abadi ini.

"Sebenarnya, dari penetapan dana saja sudah memicu pertanyaan karena mekanismenya tidak melalui APBN. Ini rawan sekali dipolitisasi dan dikorupsi, apalagi penggunaannya jelang 2014 seperti ini," kata Febri saat jumpa pers Indonesia Education Outlook 2013 di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Tidak hanya itu, penetapan anggaran ini juga tidak dilandasi dasar hukum yang kuat. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, termasuk masalah anggaran, harus sesuai dengan undang-undang yang ada agar tidak muncul permasalahan yang berujung merugikan masyarakat.

"Kami tahu banyak program pendidikan yang harus dibiayai dan butuh anggaran yang besar, tapi kenapa harus pakai dana abadi seperti ini," ujar Febri.

ICW juga mengkritik keberadaan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola pengembangan dana abadi ini. Menurutnya, anggaran semacam ini semestinya dimasukkan saja dalam anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam APBN sehingga dapat diawasi oleh DPR dan diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Seperti diketahui, dana pengembangan pendidikan nasional atau dana abadi pendidikan yang digagas sejak 2010 ini diperkirakan telah mencapai Rp 15 triliun. Pemerintah membentuk BLU untuk mengelola dana abadi pendidikan tersebut.

Dana abadi pendidikan dipisahkan dari anggaran Kemendikbud di APBN karena yang dimanfaatkan pengembangan atau bunganya. Penggunaan dana abadi pendidikan hanya diperbolehkan untuk tiga hal, yakni beasiswa pendidikan S-2 dan S-3, penelitian-penelitian untuk skala kepentingan nasional, dan perbaikan infrastruktur pendidikan karena bencana.

Pengelolaan yang terpisah dengan anggaran Kemendikbud ini karena tujuan dari dana abadi agar pihak kementerian dapat menabung dari anggaran fungsi pendidikan tiap tahunnya. Sementara jika digabung dalam APBN, berarti dana tersebut harus dihabiskan dalam setahun masa anggaran.
Editor :
Caroline Damanik
info
01.20

POLISI BANTAH RANGGA SAKSI MATA INSIDEN BMW RASYID

JAKARTA, KOMPAS.com - Rangga Nugraha yang mengaku menjadi saksi mata insiden BMW maut Rasyid Amrullah Rajasa (22) menyebut bahwa dia tidak melihat mobil Daihatsu Luxio saat membantu Rasyid membawa korban. Namun keterangan berbeda dikeluarkan pihak kepolisian.

Polisi memastikan bahwa dalam kasus kecelakaan maut antara BMW X5 dan Daihatsu Luxio di Tol Jagorawi pada Selasa (1/1/2013), sopir Daihatsu Luxio tidak melarikan diri.

"Dari olah TKP, Mobil Luxio tersebut terseruduk dari belakang, goyang, pintunya terbuka dan sempat menjauh sekitar 50 meter karena (sopir) harus menstabilkan dulu sebelum berhenti mendadak. Jika tidak, akan terguling," terang Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Kamis (3/1/2013).

Selain itu, Rikwanto juga menegaskan bahwa tidak ada saksi yang bernama Rangga Nugraha dalam kasus kecelakaan tersebut.

"Yang bilang dia (Rangga) saksi siapa? Yang bilang kan dia sendiri. Nanti saya bikin Twitter juga, saya ngarang sendiri," sanggah Rikwanto.

Rangga Nugraha dalam keterangannya di sebuah media online mengaku menolong korban dan membawa dengan mobilnya ke RS UKI. Rangga diyakini sebagai saksi kunci berdasarkan "kicauannya" di Twitter.

Lebih lanjut, Rikwanto mengatakan bahwa Media jangan terpengaruh dengan isu-isu yang beredar sebelum mengecek kebenarannya.

"Jangan terpengaruh ya dengan yang begini (kesaksian Rangga). Kok dia seolah-olah lebih tahu dari polisi. Kenapa dia enggak datang ke Pos Polisi aja," kata Rikwanto.

Sejauh ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang, yang terdiri dari 1 tersangka dan 13 saksi. Tersangka yaitu Rasyid sendiri, sementara para saksi terdiri dari:
1. Frans Jonar Sirait (Supir Daihatsu Luxio).
2. Enung (Korban luka-luka).
3. Supriyati (Korban luka-luka).
4. Eman (Suami Enung).
5. Prilla Kinarti (Pacar Rasyid).
6. IPDA Suhadi (Anggota Polres Jakut, yang kebetulan lewat saat kejadian).
7. Bripka Cahyadi (Anggota PJR).
8. Brigadir Dedi (Anggota PJR).
9. Aiptu Endang (Anggota Laka Lantas Polres Jaktim).
10. Unggul (Petugas Jasa Marga).
11. Komang (Petugas Jalan Tol).
12. Momon (Petugas Mobil Derek).
13. Ny. Harun (Istri salah 1 korban meninggal, Harun).

Menurut penjelasan Rikwanto, tidak lama setelah kejadian, Rasyid dan Frans keluar dari mobil dan saling membantu menyelamatkan para korban. Kemudian datang IPDA Suhadi yang kebetulan melintas.

IPDA Suhadi kemudian menghubungi petugas PJR (Bripka Cahyadi dan Brigadir Dedi) serta anggota Polres Jaktim Aiptu Endang. Selanjutnya para pihak keamanan yang dihubungi tersebut tiba dengan disertai mobil derek dan ambulance.
 
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
info