JAKARTA, KOMPAS.com - Masih ingat dengan cerita
tentang Bang Maman dari Kali Pasir yang muncul di Lembar Kerja Siswa
(LKS) kelas II? Atau lembar kerja siswa (LKS) bergambar Miyabi untuk
siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sempat membuat heboh
masyarakat? Mengapa LKS semacam ini bisa layak terbit?
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Diah Harianti, mengatakan bahwa masalah LKS dengan konten yang tidak layak tersebut merupakan tanggung jawab dari para guru. Ia mengakui bahwa masalah konten tidak layak tersebut banyak muncul dalam LKS.
"Untuk buku ajar, kami yang melakukan penilaian terhadap konten. Hanya sayangnya, sebagian besar konten bermasalah adalah LKS," kata Diah kepada Kompas.com, Senin (19/11/2012).
"Untuk LKS ini sebenarnya tidak bisa dianggap tanggung jawab pemerintah. Karena LKS ini dapat dibeli mandiri dan bebas oleh para guru atau sekolah," jelas Diah.
Ia menambahkan bahwa terkait masalah bahan ajar, pemerintah hanya menginstruksikan tentang buku ajar baik untuk guru maupun siswa. Sementara itu, LKS merupakan suplemen yang dipilih guru untuk melatih kemampuan siswanya sehingga guru yang menentukan LKS mana yang akan digunakan.
Untuk itu, penilaian konten sebenarnya langsung berada di tangan guru atau kepala sekolah. Jika memang dianggap ada hal yang tidak sesuai dalam konten LKS tersebut, guru atau kepala sekolah yang pertama kali mengetahuinya sehingga tidak perlu menggunakan LKS tersebut untuk siswa.
"Awalnya berasal dari guru. Baru setelah itu kepala sekolah. Jika tidak selesai baru naik ke Dinas Pendidikan setempat. Urutannya seperti itu," tandasnya.
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Diah Harianti, mengatakan bahwa masalah LKS dengan konten yang tidak layak tersebut merupakan tanggung jawab dari para guru. Ia mengakui bahwa masalah konten tidak layak tersebut banyak muncul dalam LKS.
"Untuk buku ajar, kami yang melakukan penilaian terhadap konten. Hanya sayangnya, sebagian besar konten bermasalah adalah LKS," kata Diah kepada Kompas.com, Senin (19/11/2012).
"Untuk LKS ini sebenarnya tidak bisa dianggap tanggung jawab pemerintah. Karena LKS ini dapat dibeli mandiri dan bebas oleh para guru atau sekolah," jelas Diah.
Ia menambahkan bahwa terkait masalah bahan ajar, pemerintah hanya menginstruksikan tentang buku ajar baik untuk guru maupun siswa. Sementara itu, LKS merupakan suplemen yang dipilih guru untuk melatih kemampuan siswanya sehingga guru yang menentukan LKS mana yang akan digunakan.
Untuk itu, penilaian konten sebenarnya langsung berada di tangan guru atau kepala sekolah. Jika memang dianggap ada hal yang tidak sesuai dalam konten LKS tersebut, guru atau kepala sekolah yang pertama kali mengetahuinya sehingga tidak perlu menggunakan LKS tersebut untuk siswa.
"Awalnya berasal dari guru. Baru setelah itu kepala sekolah. Jika tidak selesai baru naik ke Dinas Pendidikan setempat. Urutannya seperti itu," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di BoyTrik
Ditulis oleh
info - 17.51
